 SP2D Diterbitkan dan Diterima Bankriaukepri

BPKAD dan Asosiasi Buat Surat Pernyataan Soal Tunda Bayar


riaupotenza.com
Kepala Cabang (Kacab) Bankriaukepri Bengkalis Imran, SE.(foto.dok)

BENGKALIS (RPZ)  — Kejanggalan pencairan anggaran kegiatan akhir Tahun 2017 mulai dipersoalkan sejumlah kontraktor (rekanan,red). Tidak tersedianya dana di kas daerah menjadi alasan yang sama seperti Tahun 2016 lalu. Sejumlah rekanan sebenarnya sudah mengetahui kondisi yang terjadi soal keuangan Pemkab Bengkalis.

Namun ada sebagian rekanan lainnya pesimis jika kegiatan fisik yang rampung mereka kerjakan di Tahun 2017 tidak dibayarkan oleh pemerintah selaku pihak pengadaan barang dan jasa. Informasi yang berkembang ada sekitar 400 an lebih kegiatan tak teranggarkan di APBD Murni, baik kegiatan tender (lelang) dan Penunjukan Langsung (PL).

Kondisi itu diamini sejumlah rekanan. Mereka sempat mempertanyakan hal itu kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis. Melalui pertemuan singkat, Jumat (5/1/2018) lalu. Rekanan diwakili tiga perwakilan mengatasnamakan asosiasi membuat surat pernyataan dibawah tangan.

"Sepertinya pesimis kita soal pembayaran ini, karena kabarnya kegiatan kami ini tidak teranggarkan di APBD Murni, padahal kita ikuti prosedur dari awal, baik kegiatan lelang dan PL,"kata salah seorang rekanan (kontraktor) yang minta namanya dirahasiakan.

Pernyataan dimaksud terkait dengan kesediaannya Pemkab Bengkalis membayar kegiatan rekanan tersebut di Triwulan I, tiga pejabat yang turut membubuhkan tandatangan diantaranya Kepala BPKAD Bengkalis H. Bustami, HY, Kepala Bapenda Bengkalis Imam Hakim, dan Asisten Administrasi Umum H T. Ilyas.

Dua poin tertuang dalam surat pernyataan tanpa menggunakan kop surat secara resmi diantaranya bunyi poin pertama, BPKAD bersedia membayar kegiatan tunda bayar di Triwulan I Tahun 2018. Kemudian, poin kedua BPKAD akan menyurati pihak Bankriaukepri soal dispensasi bunga jika kegiatan itu tersangkut pinjaman di bankriaukepri.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bengkalis Johansyah Syafri, saat dikonfirmasi terkait dengan surat pernyataan dibawah tangan itu belum bisa memberikan keterangan secara resmi.

Johan justru menanyakan kembali isi surat tersebut, dan poin surat pernyataan yang dibuat para pihak. “Poin suratnya ada dua, poinnya apa saja. Kirim surat itu ke WA atau massanjer ya, nanti saya hubungi lagi,”jawab Johansyah.

Sementara itu, Kepala Cabang (Kacab) Bankriaukepri Bengkalis Imran, SE, Senin (8/1/2018) kepada Posmetro Mandau mengatakan, sejauh ini surat pernyataan tersebut sangat menguatkan rekanan, dan Pemkab atau BPKAD wajib memenuhinya, sesuai dengan isi pernyataan yang tertuang.

“Ya, menurut saya Pemkab wajib  membayarkannya sesuai dengan isi surat pernyataan. Karena disana juga ada beberapa SP2D yang sudah terbit dan kita terima, jadi tidak ada alasan untuk tidak membayarkannya,”kata Imran sembari mengatakan jika apa yang dituntut rekanan sudah benar terkait dengan pemenuhan haknya.(kar)