Sekda: Patuhi Edaran MenPAN, Tak Hari Terjepit

Tak Masuk 2 Januari, PNS Dipastikan Kena Sanksi


ROHIL (RPZ) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur meminta seluruh PNS masuk kantor mulai 2 Januari 2018.

Menurut Asman, PNS yang tidak masuk pada 2 Januari akan dikenai sanksi. "Sanksinya berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1017. Semuanya sudah rinci, prosesnya sudah jelas," kata Asman, Rabu (27/12).

Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor  256 Tahun 2017, Nomor:01/SKB/MenPAN-RB/09/2017 yang ditetapkan pada 22 September 2017 terdapat aturan tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018.

SKB itu ditandatangani oleh MenPAN-RB, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Untuk hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 sebanyak 21 hari.

Perinciannya, 16 hari untuk libur nasional tahun 2018 dan lima hari untuk cuti bersama. 

Dalam SKB itu tidak dicantumkan bahwa 2 Januari merupakan cuti bersama. 

"Tahun baru yang tidak masuk lebih satu hari, ada sanksinya. Ada juga yang tidak masuk hari kejepit, ada sanksinya," kata Asman. 

Sekda Minta ASN  Patuhi Surat MenPAN-RB

Sekretaris Daerah (Sekda) Rokan Hilir (Rohil) Drs H Surya Arfan MSi, meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) masuk kantor tepat waktu. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) bahwa ASN masuk kantor mulai 2 Januari 2018. Sama halnyanya dengan tenaga honorer, juga masuk pada tanggal yang sama. 

Sanksi ASN yang tak masuk tertuang jelas pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1017. Bahkan tidak ada istilah hari terjepit, apalagi saat ini Rohil sudah masuk dalam hari kerja lima hari.

‘’Libur sekolah sudah mulai, bukan berarti sama dengan libur ASN. Kalau sekolah masuknya tanggal 3 bukan berarti masuk ASN sama pula dengan anaknya, karena libur tahun baru,’’ kata Sekda.

Pihaknya meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Rohil menyebar surat edaran ini. Kepada masing-masing kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta melakukan pengecekan stafnya. Bahkan diminta dimulai dari kepala tiap-tiap OPD untuk juga jangan tidak ngantor pada Selasa 2 Januari 2018 mendatang.

Sekda menambahkan, dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor:01/SKB/MenPAN-RB/09/2017 yang ditetapkan pada 22 September 2017 terdapat aturan tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018.

SKB itu ditandatangani oleh MenPAN-RB, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Untuk hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 sebanyak 21 hari. Perinciannya, 16 hari untuk libur nasional tahun 2018 dan lima hari untuk cuti bersama. 

Dalam SKB itu tidak dicantumkan bahwa 2 Januari merupakan cuti bersama. ‘’Libur tahun baru 2018 akan dimulai pada Sabtu pekan ini hingga Senin dan rasanya libur empat hari sudah cukup dan jangan ditambah-tambah,’’ pungkasnya. jpnn/der