DPRD Beri Beberapa Catatan

Sah, APBD Rohil Rp1,7 Triliun


riaupotenza.com
Wakil Ketua II DPRD Abdul Kosim menyerahkan dokumen APBD Rohil 2018 kepada Wabup Drs H Jamiluddin.

BAGANSIAPIAPI (RPZ) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir (Rohil) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rohil 2018. Pengesahan ditandai dengan penandatanganan dan serah terima berita acara persetujuan kepada Wakil Bupati (Wabup) Rohil Drs H Jamiluddin yang hadir mewakili Bupati Rohil H Suyatno dalam paripurna DPRD. 

Paripurna pengesahan APBD Rohil dipimpin Wakil Ketua III DPRD Rohil Drs H Syarifuddin MM, hadir Wakil Ketua I DPRD Suyadi SP, dan Wakil Ketua II DPRD Rohil Abdul Kosim SE. Pengesahan APBD Rohil 2018, disejalankan dengan Perda Penyertaan Modal Pemkab Rohil kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rohil. 

Pada nota keuangan RAPBD Rohil 2018 yang disampaikan Bupati Rohil H Suyatno beberapa waktu lalu, rencana pendapatan daerah Rohil 2018 diperkirakan Rp1,578 triliun, dan belanja daerah direncanakan Rp1,74 triliun. Pendapatan daerah Rp1,578 triliun itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp106,24 miliar, Dana Perimbangan (DAK, DAU, DBH dan lain-lain) Rp1,29 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah Rohil yang sah Rp181,9 miliar. 

Wabup menyampaikan, Pemkab Rohil akan melaksanakan semua rekomendasi, masukan dan saran yang sudah disampaikan fraksi-fraksi pada pandangan fraksi-fraksi, dan pada penyampaian laporan pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Rohil. “Mudah-mudahan apa yang disarakan pada kami, insya Allah selagi tidak bertentangan akan kami laksanakan,” kata Jamiluddin. 

Wabup juga menyampaikan terima kasih atas kerja dan jerih payah yang telah dilakukan segenap anggota DPRD Rohil, berikut alat kelengkapan DPRD Rohil, dalam membahas APBD Rohil 2018. ‘’Terimakasih atas semua jerih-payah anggota DPRD Rohil. Semoga apa yang dilakukan menjadi amal dan ibadah. Amin,’’ tutur Wabup. 

Ketua Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Rohil H Darwis Syam, dalam laporannya mengatakan dapat menyetujui APBD Rohil 2018. Persetujuan APBD Rohil 2018 tersebut, dengan berbagai catatan. Banggar DPRD Rohil, sebut Darwis Syam, meminta kepada Pemkab Rohil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), guna mengurangi ketergantungaan Pemkab dari Dana Bagi Hasil  (DBH) minyak dan gas (migas). 

‘’Pemkab perlu meningkatkan PAD, sebagai penopang dan penyeimbang keuangan daerah, sebagai akibat dari menurunnya dana dari pusat,’’ kata Darwis Syam, yang juga Bendahara Fraksi Golkar DPRD Rohil. 

Banggar DPRD Rohil juga meminta agar Pemkab Rohil menjalankan anggaran berimbang, melakukan dan melaksanakan pencapaian kinerja sebaiknya, dilaksanakan tepat waktu dan tepat guna. 

‘’Apa yang menjadi masukan fraksi-fraksi hendaknya juga dapat diakomodir dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,’’ tutur Darwis Syam. 

Di antara pandangan fraksi-fraksi, sebut Darwis, berharap perusahaan swasta seperti PKS dan perkebunan sawit agar dapat mengunakan dana SCR buat pembangunan masyarakat sekitar perusahaan. Melakukan pembangunan di daerah-daerah pesisir Rohil, seperti Sinaboi, Bangko, Kubu dan Pasir Limau Kapas (Palika), keberpihakan anggaran pada masyarakat umum, APBD dapat memacu ekonomi, mengurangi penggangguran, menciptakan lapangan kerja dan kemiskinan di Rohil. 

Pemkab Rohil juga diminta melakukan penghematan anggaran belanja,  meningkatkan PAD Rohil, mengurangi kegiatan seremonial, melakukan pembenahan lampu jalan dimana pajak penerangan jalan surplus akan tetapi banyak lampu jalan tidak berfungsi, dan melakukan kontrak ulang dengan PLN sehingga bisa melakukan penghematan, dana ADK dan DK dicairkan tepat waktu dan jumlah sesuai dengan UU. 

Pemkab diharapkan lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program langsung menyentuh keingginan masyarakat. Pemda diminta pungut pajak walet, mengajak perusahaan yang bisa meninggkatkan PAD, memperhatikan sektor pendidikan, kesehatan, perikanan, kelautan dan pertanian. Pemkab, sebut Darwis, juga diminta serius mengoptimalkan potensi PAD, dan mengunakan sistim on line dalam pembayaran dan pendataan wajib pajak dan retribusi daerah. 

‘’Dinas terkait juga diharapkan mendata secara lebih serius wajib dan objek pajak, agar PAD meningkat. Pemda diharapkan juga memperhatikan kantong-kantong kemiskinan, meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi dan infrastr jalan, pelayanan publik i daerah tersebut, sesuai dengan anggaran yang dianggarkan,’’ pungkas Darwis. amr