Kabupaten Kepulauan Meranti

Wabup Buka RPJMD 2016-2021


riaupotenza.com
Wakil Bupati Mendengarkan aspirasi dari salah satu persatuan mahasiswa Meranti, yang berkaitan atas kesejahteraan masyarakat, di Halaman Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu( 22/11) lalu.

SELATPANJANG(RPZ)-Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti 2016-20121 Resmi dibuka oleh Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam penyusunan program yang tertuang dalam musyawarah itu, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H Said Hasyim, berharap pihak terkait melakukan penyusuaian demi kebutuhan masyarakat.

Agar tidak melenceng dari peruntukan berskala prioritas yang dimaksud, Wabup juga meminta pemangku kebijakan harus menyusun RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah.

Harapan tersebut disampaikan Wabup tepat dihadapan Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Fauzy Hasan, Kapolres Meranti AKBP, La Ode Proyek, Wakil Ketua DPRD Taufikurahman,  Kepala Bapeda Meranti Makmun Murod, Suprayitno Kasubdit Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Supriyadi Sekretaris Bapeda Provinsi Riau, Asisten Sekda, Kepala Dinas/Badan Bagian Lingkungan Pemda Meranti, serta seluruh camat, bertwmpat di Aula Afifa Sport, Selatpanjang, Kamis (23/11) kemarin.

"Semua Kepala OPD dan perangkat daerah dapat melihat kondisi real yang ada di masyarakat dan memahami apa keinginan dari Kepala Daerah yang juga merupakan proyeksi dari keinginan masyarakat itu sendiri. Maka daei itu, sering seringlah turun ke Kampung jangan hanya mau keluar kota saja, jangan hanya menunggu usulan Kecamatan," ujar Wakil Bupati.

Menurutnya Kepala OPD harus melihat langsung kondisi real yang ada dimasyarakat jangan hanya bisa menyusun program diatas meja, selain itu juga harus mampu memahami keinginan yang tersirat dan tersurat dari Kepala Daerah. Dengan didukung oleh semua potensi dan sumberdaya yang ada sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dapat diwujudkan.

Dan yang tak kalah penting demi sejalannya antara program Daerah, Provinsi dan Pusat semua program yang disusun mesti disinergikan, sehingga memudahkan dalam pengusulan anggaran pembangunan.

"Ini bentuk sinkronisasi perencanaan daerah, provinsi dan pusat jangan sampai program pembangunan yang dijalankan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat," ujar Wakil Bupati.

Selain ia juga berharap besar kepada seluruh OPD, jangan lalai dalam menyusun program pembangunan sehingga anggaran yang dibelanjakan tidak sia-sia.

Pada kesempatan itu, dihadapan perwakilan Bapeda Provinsi Riau dan Kementrian Dalam Negeri, Wakil Bupati H. Said Hasyim meminta agar Pemprov Riau dan Pemerintah Pusat lebih peduli terhadap Meranti. Sebagai Kabupaten termuda dan terluar di Indonesia yang memiliki angka kemiskinan tertinggi di Riau, "Sayangnya kurang diperhatikan."

"Meranti penyumbang Indeks kemiskinan tertinggi di Riau, jika ingin menekan itu harusnya Pemerintah pusat dan provinsi bisa memberikan alokasi anggaran yang lebih untuk Meranti

Namun pada kenyataanya justru terbalik alokasi anggaran Provinsi untuk Meranti lebih kecil dibanding Kabupaten Kota lainnya," jelas Wakil Bupati.

Begitu juga menyangkut alokasi dana APBN. Kepulauan Meranti yang berada dalam kawasan strategis Internasional yang memiliki garis pantai lebih dari 100 KM yang jika dibanding dengan negara tetangga Malaysia, Singapura seperti siang dan malam.

"Harusnya sesuai nawacita Presiden Jokowi yang fokus pada pembangunan daerah terluar, Meranti mendapat perhatian lebih dari daerah lainnya di Indonesia. Meranti berada dalam jalur Selat Malaka setiap harinya dilalui 500 kapal yang lalu lalang didepan mata serta memiliki garis pantai lebih dari 100 KM. Jika terjadi gangguang luar Meranti yang pertama menghadapi, jadi tolong diperhatikan," harap Wakil Bupati.

Lebih jauh dikatakan Wakil Bupati, sejauh ini apa yang telah dilakukan oleh Pemda dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sudah mulai baik. Dibuktikan dengan diraihnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kepulauan Meranti dengan nilai B dari sebelumnya adalah C.

Selain itu indikasi yang mestinya menjadi tolak ukur adalah, Meranti merupakan satunya Pemda di Riau yang menyerahkan laporan SPIP Level 3.

"Itu artinya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah kita sudah tersusun dengan baik," jelasnya.

Iapun meminta Kepala OPD untuk memahami benar, dan bisa menjelaskan secara detil terkait program yang dilaksanakan dan jangan hanya diserahkan kepada Subag Program.

"kepala OPD harus bisa menjelaskan program secara detail jangan hanya diketahui Subag Perencanaan saja, Ini tuntutan pemerintah kalau tidak kita bisa tertinggal, dan kalau tidak mampu silahkan angkat 'Bendera Putih' sebelum diturunkan," tegas Wakil Bupati. (Adv)