Presdir PT Sekarbumi Alamlestari Langgar UU Ketenagakerjaan


PEKANBARU (Rpz)- Presiden Direktur (Presdir) PT Sekarbumi Alamlestari, Thomas Thomas dinyatakan telah melanggar Undang Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tak hanya itu, pria selaku Tenaga kerja asing (TKA) yang mengelola perusahaan di wilayah Kabupaten Kampar itu, juga melanggar peranturan menteri tenaga kerja tentang kewenangan TKA.

Menurut informasi yang dirangkum, Thomas melanggar UU ketenagakerjaan karena melakukan urusan di bidang kepersonaliaan pada tubuh perusahaan yang sahamnya juga dimiliki KLK itu.

Nama korporasi terakhir diketahui merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit berbasis di Malaysia. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Riau, H Rasidin SH melalui Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau, Harlen Naibaho, Selasa (10/10), mengatakan bahwa pihaknya bahkan sudah melakukan tindakan yang seharusnya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. 

"Sudah kamu lakukan tindakan. Tentunya, sesuai dengan kewenangan kami di provinsi," tutur Harlen.

Bahkan dia mengaku sudah berkonsultasi langsung dengan Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta, terkait dengan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan di Provinsi Riau.

Selain itu lanjut Harlen, pihaknya sudah memberikan sanksi kepada Thomas Thomas (Presdir), atas pelanggaran UU ketenagakerjaan dan peraturan menteri tenaga kerja tersebut.

 "Sudah, kami bahkan sudah memberikan sanksi," timpalnya.

"Dan yang bersangkutan bahkan sudah berjanji tidak akan melakukan pelangaran terhadap aturan yang ada lagi ke depannya," ulas Harlen lagi.

Undang undang ketenagakerjaan, secara gamblang menyatakan bahwa tenaga kerja asing tidak boleh melakukan kegiatan kepersonaliaan. 

Aturan di UU ini juga mengatur bahwa urusan kepersonaliaan pada perusahaan join venture, diurus oleh tenaga kerja berkebangsaan Indonesia dengan kuasa dari pemilik modal dan atau tenaga kerja asing.

Hal itu mengacu pada ketentuan Pasal 42 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. 

Ketentuan ini juga menyatakan, tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia.

Terpisah, terkait adanya pelanggaran tersebut Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, Heri Aprizal, membenarkan adanya pelanggaran UU ketenagakerjaan tersebut.

"Kami sedang menindaklanjuti pelanggaram aturan yang dilakukan oleh yang bersangkutan (Thomas Thomas)," tegas Heri.

Dia juga mengaku sudah mendapat keterangan awal. Dan saat ini pihaknya sedang menindaklanjuti adanya pelanggaran tersebut. 

"Kami sedang menyurati Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau, karena fungsi pengawasan ada di dinas provinsi," katanya.

Heri menegaskan lagi bahwa tidak ada kewenangan tenaga kerja asing mengurusi urusan personalia atau ketenagakerjaan di dalam suatu perusahaan. 

Jika memang suatu perusahaan mempekerjakan tenaga kerja asing, maka untuk urusan ketenagakerjaan, maka tenaga kerja asing itu sebenarnya bisa memberikan kuasa kepada tenaga kerja dalam negeri untuk mengurusi urusan ketenagakerjaan di perusahaan.(*)