Sarankan Buka Pangkalan Resmi

Disperindag Tangkap Penjual Gas


riaupotenza.com

PEKANBARU (RPZ) - ‘’Dalam gerobak si Ucok tersebut, kita menemukan 30 tabung gas dan 5 tabung diantaranya dalam keadaan kosong,’’ ujar Mas Irba Sulaiman selaku Kabid Perdagangan DPP yang turun dalam sidak kali ini.

Ucok sendiri menurut keterangannya membeli gas 3 kg pertabungnya dengan harga Rp21 ribu dari salah satu Pangkalan yang namanya masih dirahasiakan DPP. Setelah itu Ucok kembali menjual ke warung kelontong dengan harga Rp24 ribu.

‘’Kami juga mencoba menelisik ke Pangkalan tersebut. Namun Pihak pangkalan tidak mengaku. Tapi, kami memiliki beberapa bukti kuat untuk Disperindag Tangkap Penjual Melon menjerat pemilik pangkalan yang berinisial JM tersebut,’’ kata Irba.

Salah satunya, memanastikan bukti JM menghubungi si Ucok ini melalui sambungan seluler yang isinya, si JM ini marah degan si Ucok karena mengakui kesalahan kepada pihak DPP.

‘’Karena tidak operasi tangkap tangan pihak DPP tak bisa langsung menjerat pihak pangkalan. Namun kita akan langsung usulkan ke pertamina untuk Pemutusan Hubungan Usaha (PHU), dasar kita ada bukti,’’ tegasnya.

Sementara untuk si Ucok sendiri yang bertindak sebagai penyalur, diminta untuk tidak melakukan perbuatannya lagi. ‘’Kalau ingin berusaha sesuailah dengan rule dan mekanismenya. Ajukan menjadi Pangkalan, kalau ini kan lapangan kerjanya tak benar,’’ tegas Irba.

Masih adanya gas elpiji 3 Kg disalahgunakan di lapangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru juga diminta agar melakukan penertiban terhadap warung yang bukan pangkalan 3 kg  atau bersubsidi. Hal ini gunanya untuk menjaga stabilitasi harga dan distribusi penjualan gas ke masyarakat.   

‘’Kita telah berkordinasi dengan Satpol PP Kota untuk meminta segera melakukan penertiban warung penjual elpiji dan pelaku usaha kuliner yang menggunakan gas elpiji 3 Kg subsidi. Hal ini  berdasarkan Surat Keputusan WaliKotanya,’’ ungkap  Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Pekanbaru, Mas Irba Sulaiman, Selasa (12/9).      Dijelaskan Irba, dalam Surat Keputusan (SK) Walikota itu ditegaskan bahwa distribusi elpiji bersubsidi hanya dibenarkan pada agen dan pangkalan, selain itu dilarang. Untuk itu, tim Disperindag dan menegak hukum serta Satpo PP Kota untuk melakukan penertiban terkait hal tersebut.

‘’Dalam poin (b) di SK Walikota dijelaskan elpiji gas 3 Kg bersubsidi tidak dibenarkan diberikan kepada yang tidak tepat sasaran jelas itu telah menyalahi aturan yang sudah ada. Lebih jelasnya titik penyerahan gas elpiji 3 kg iti berakhir di pangkalan dan bukan di warung,’’ sebut Irba.

Irba menyampaikan, Satpol PP harus melakukan penertiban kepada pedagang gas keliling pakai keranjang dan warung. Karena  merekalah yang membuat dan menciptakan disparitas harga.

Sementara Harga Eceran Tertinggi (HET) sudah dipatok Rp18.000/tabung tiga kilogram. ‘’Pedagang warung sering menjual elpiji jauh lebih mahal. Sebab mereka beli sudah berantai, jelas ini sudah tidak benar lagi,’’ ujar Irba.

Ditegaskan Irba, pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan pemantauan terkait adanya penyimpangan dan penyalahgunaan dari gas elpiji 3 Kg subdisi. ‘’Jika kedapatan kami akan menindaknya dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Karena apa yang dilakukan sudah menyalahi aturan yang berlaku,’’ tegas Irba.(mg3)