DPRD : Tutup Usaha Hiburan Malam tanpa Izin


riaupotenza.com
Wakil Ketua DPRD Bengkalis H Indra Gunawan memimpin rapat baru-baru ini.

BENGKALIS — Wakil Ketua DPRD Bengkalis H Indra Gunawan, MH, Selasa (12/9) kemarin menegaskan, agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menutup seluruh usaha hiburan malam yang tidak mengantongi izin sesuai dengan prosedur dan regulasi di Kabupaten Bengkalis.

Pengutaraan pimpinan DPRD Bengkalis ini menyikapi soal banyaknya usaha-usaha hiburan di Kabupaten Bengkalis beroperasi tanpa izin, baik dari pemerintah daerah, dan juga pihak terkait lainnya.

“Saya pada prinsipnya sangat prihatin dengan kondisi yang terjadi di Bengkalis, banyak usaha hiburan tanpa izin beroperasi, apalagi usaha hiburan malam, saya tegaskan Satpol PP untuk menutup sementara, buat surat dan berikan sanksi, jika sudah ada izin baru dibuka kembali,”kata Indra Gunawan di gedung DPRD Bengkalis.

Ketua DPD Partai Golkar Bengkalis ini menjelaskan, beberapa contoh sudah pernah dilakukan pihak Satpol PP, seperti keberadaan usaha makanan dan minuman Café Tozz di Jalan Antara, pernah didatangi Satpol PP karena soal izin lingkungan, padahal itu usaha makanan dan minuman.

“Harus adil, Café makanan dan minuman mereka datangi, usaha hiburan malam tanpa izin mereka diam saja, apakah itu tidak tebang pilih namanya, jika ingin tegakkan aturan ya berlakukan secara adil, siapapun dia, baik itu pimpinan dewan, anggota dewan atau siapun harus tunduk dan taat terhadap aturan yang berlaku, apalagi anggota dewan jawaban politis yang hanya menjabat beberapa tahun saja, kalau tidak ikut kode etik juga bisa kena pecat,”katanya.

Pengutaraan Indra Gunawan itu tak hanya tertuju pada usaha Hiburan Malam seperti Plaza Hiburan, Karaoke Pantai Marina,  tapi berlaku kepada seluruh usaha hiburan malam, dan usaha masyarakat skala besar yang tak mengantongi izin.

“Tegaskan tutup sementara, kita minta Satpol PP atau OPD terkait buat surat, setelah ada izin baru buka kembali, dalam penegakan hukum tidak pandang bulu. Siapapun, kalau tidak ikuti prosedur atau regulasi di daerah, tentu harus sadar hukum,”tegasnya.(MXH)