Elektabilitas Bukan Penentu Utama Kemenangan


riaupotenza.com
Keterangan photo : istimewa/net

Oleh : Agusyanto Bakar, Ssos.,Msi 

Tinggal di Kabupaten Meranti

 

Hasil survei yang dilakukan oleh Indonesia Network Election Survei (INES) sebagaimana dirilis Tribunenews.com, Jakarta (Rabu, 26 Juli 2017) telah memunculkan sejumlah nama calon Gubernur Riau (Gubri) pada panggung Pilkada 2018 mendatang.

Hasilnya, tingat elektabilitas Bupati Siak Syamsuar berada pada tingkat pertama alias tertinggi. Berdasarkan keterangan tertulisnya, tingkat elektabilitas ketika ditanyakan secara Top of Mind : Syamsuar 21,3 Persen, Firdaus 11,4 persen, HM Haris 9,9 persen, Septina Primawati 8,2 persen, Achmad 11,2 persen, Lukman Edy 6,2 persen dan Gubenur Petahana Arsyadjuliandi Rachman 8,3 persen, Indra Muchklis 5,6 persen, Istiawati ayus 2,3 persen, Yopi Arianto 3,2 persen, Irwan Nasir 2,4 persen dan Sukarmis 2,3 persen serta yang tidak menjawab sebanyak 9,5 persen.

Direktur Eksekutif INES Sutisna, mengatakan selain itu INES juga menanyakan 12 tokoh yang dipilih jika pemilihan gubernur dilakukan pada hari ini : Responden menjawab Bupati Siak Syamsuar  sebesar 22,3 persen, Firdaus 11,1 persen, HM Haris 8,2 persen, Septina Primawati 7,4 persen, Achmad 9,2 persen, Lukman Edy 6,2 persen, Indra Muchklis 5,6 persen, Istiawati Ayus 2,3 persen, Yopi Arianto 3,2 persen, Sukarmis 3,3 persen, Irwan Nasir 2,3 persen dan tidak menjawab sebanyak 11,4 persen. Lebih lanjut Sutisna mengatakan, untuk tingkat popularitas tokoh yang memiliki tingkat pengenalan masyarakat Riau tertinggi adalah Ahmad mantan Bupati Rohul dua periode dan pernah mencalonkan diri sebagai Cagub Riau dengan tingkat popularitas 85,3 %. Sementara itu, Arsyadjuliandi Rachman Sang Petahana 81,4 %, Syamsuar Bupati Siak 81,2 % dan tokoh lainnya dibawah 80 %. U

Elektabilitas Bukan Penentu Utama Kemenangan secara teoritis, tingkat keterkenalan (popularitas) calon yang kerap dilakukan dalam bentuk pencitraan : Melalui media cetak dan elektronik dalam bentuk iklan, spanduk-baleho, kunjungan ke masyarakat dan berbagai program yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sedangkan tingkat keterpilihan (elektabilitas) sang  calon berkorelasi dengan timbal balik dari tingkat popularitas sang calon.

 

Dalam rumusan lain dapat di katakan, bahwa bila masyarakat sudah mengenal  sang calon dan dianggap berkemampuan dalam memimpin, maka tentunya secara otomatis masyarakat akan simpati dengan sosok sang calon. Tingkat elektabilitas pada umumnya juga di pengaruhi oleh faktor emosional yang terbangun antara masyarakat dengan sosok sang calon : Persamaan ideologi, persamaan etnis, persamaan geografis dan persamaan lain sebagainya.

Terlepas dari itu, memang kalau kita  melihat dari perspektif pertarungan elektoral dalam Pilkada, tentunya harus bertumpu dan tidak lepas dari elektabilitas sang calon. Namun, di terima atau tidak,  faktor elektabilitas bukanlah satu-satunya penentu kemenangan dalam pilkada : Setidak-tidaknya elektabilitas hanya menjadi petunjuk agar sang calon dapat menginventarisir di mana ruang, peluang dan lumbung dalam mendulang suara terbesarnya.

Tak pelak, hasil suvei hanya untuk mengukur tingkat elektabilitas (keterpilihan publik terhadap sang calon) yang tentunya hasil survei tersebut tidak bisa serta merta mutlak dapat dijadikan pedoman untuk referensi bagi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya dalam memilih sang  calon, termasuk dalam Pilgubri 2018 mendatang, karena beberapa catatan. Pertama, melalui rekayasa popularitas dan elektabilitas sejatinya lebih menunjukkan  kompetisi paling riil para elite : Para calon beserta tim pemenangannya lebih fokus pada teknis strategi dalam mendorong angka elektabilitas sang calon untuk memenangi kompetisi, tapi terkesan abai dalam memikirkan keberlanjutan kemajuan daerah melalui program-program yang bernas.

Tak pelak, rekayasa elektabilitas pada ujungnya merupakan bagian integral, tak terpisahkan laksana jalinan ikatan mata rantai dari media transaksi dan ruang keputusan dalam mengajukan sang calon : Menjadikan sepenuhnya hasil survei sebagai rujukan keputusan para elite parpol.

Kedua, data elektabilitas lebih menggambarkan kepentingan subjektif para elite. Betapa tidak, hasil studi yang dilakukan oleh Mietzner (2009), M. Qodari (2010) dan Trihartono (2014) dalam Wawan Sobari (2016) berkesimpulan bahwa riset opini merupakan bagian integral dari permainan politik elite. Dalam rumusan lain dapat di katakan, hasil survei yang dilakukan lebih dominan berdampak signifikan bagi kepentingan para elite politik ketimbang dominasi kepentingan masyarakat pemilih itu sendiri.

Ketiga, mengindikasikan, bahwa para elite politik lebih berorientasi dalam mengeksploitasi manfaat parokial-subjektif-jangka pendek untuk memenangkan Pilkada dengan titik fokusnya kekuasaan secara politik dan kepemilikan secara ekonomi, bukan sebagai langkah visioner-prospektif dalam  membangun daerah kedepan.

Keempat, angka elektabilitas meminjam Wawan Sobari (2016), pada dasarnya merupakan hasil produksi pengetahuan. Karena identik dengan pemilu, elektabilitas sangat dekat dengan kontestasi kekuasaan. Dengan kata lain, angka elektabilitas merupakan hasil produksi pengetahuan yang sarat dengan aneka  kepentingan.

Kelima, sebagai konsekuensi logis dari proses kreasi yang eksklusif dan subjektif kepentingan para elite, elektabilitas lebih menampilkan dan menyuguhkan kepada masyarakat pemilih para calon yang populer dan di sukai, tetapi minus dalam menyuguhkan para calon dengan rekam jejak kepemimpinan dan prestasi yang dilakukan.

Dengan demikian, sebagaimana diungkapkan diatas bahwa elektabilitas bukan penentu utama kemenangan sang calon. Hal ini paling tidak, terbukti dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 lalu yang secara mengejutkan pasangan Jokowi-Ahok keluar sebagai pemenang, merupakan fakta politik paling jelas.

Padahal hasil survei dan polling saat itu tidak sedikit yang menjagokan kemenangan pasangan Fauzi Bowo-Nahrowi Ramli. Namun apa lacur, ternyata hasil survei dan polling tersebut meleset dan jauh dari yang di harapan.

Dalam konteks ini sekali lagi membuktikan, bahwa politik itu memang tidak bisa di prediksi secara pasti : Never say impossible in politics!  

Oleh karenanya, untuk mengantisipasi agar angka elektabilitas tidak serta-merta mereduksi kebebasan pilihan politik rakyat, maka paling tidak ada beberapa indikator ideal : Rekam jejak, kinerja sang calon, visi dan misi yang di tawarkan serta kontrak sosial dengan masyarakat bila terpilih, dapat di jadikan rujukan agar kita sebagai rakyat pemilih dapat tampil sebagai pemilih cerdas dalam Pilgubri 2018 mendatang, sehingga calon yang mempunyai rekam jejak kepemimpinan daerah yang bagus  : Misalnya dengan keterbatasan anggaran masih mampu melakukan terobosan untuk meningkatkan pembangunan dalam memenuhi kebutuhan infrasruktur dasar yang terbungkus dalam konsep Merangkai Pulau dapat di apresiasi sebagai prestasi, agar tidak tergerus oleh angka elektabilitas yang ekslusif dan subjektif. Wassallam